Batam Pos, Jumat, 14 Desember 2007
Oleh: Musaddiq Musbach*
Bagian Terakhir dari Dua Tulisan
Menyambung dari tulisan pertama, maka kedua aspek di atas haruslah mengerucut pada pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam masyarakat. Pembentukan SDM harus pula direncanakan sehingga dapat mengerem angka pengangguran. Subsidi pembentukan SDM pada saat awal sangat diperlukan. Untuk itu mereka yang mengajar dan mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi haruslah siswa-siswa berbakat dan berprestasi. Sementara mereka yang tidak berprestasi atau memang tidak mau meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi, harus disediakan sekolah-sekolah kejuruan dan magang yang secara sistematik mendukung profesi yang diciptakan di PT, sehingga setelah mereka lulus dari sekolah yang bersangkutan, para lulusan dapat langsung terjun ke dunia kerja. Jumlah SDM yang diciptakan hendaknya membentuk kerucut mirip seperti distribusi normal dengan persentasi tenaga kerja tertinggi mereka yang profesional dan sangat ahli di bidangnya. Diikuti dengan tenaga kerja menengah dan bawah.
Perkembangan Universitas Semakin Kompleks
Dalam perkembangan universitas saat ini, fungsi penciptaan SDM tidak lagi terpaku pada
aspek-aspek ilmiah semata, namun universitas, selain berfungsi sebagai lembaga ilmiah yang mengerjakan riset-riset dalam rangka wadah pemagangan para mahasiswa dalam pembentukan SDM, juga dituntut untuk lebih fleksibel. Karena lembaga-lembaga riset non-universitas telah banyak didirikan oleh industri-industri besar. Riset berarti memerlukan dana yang besar. Karena keterbatasan dana yang berasal dari pemerintah, maka riset tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan dana tersebut. Oleh sebab itu universitas harus pula berfungsi bukan lagi sekedar lembaga yang melakukan riset semata, melainkan universitas harus pula mampu membiayai dirinya untuk melakukan kerjasama, usaha-usaha, baik di tingkat riset maupun implementasi penggunaan teknologi yang diperlukan masyarakat atau riset-riset yang memiliki nilai jual di dunia usaha.Perkembangan universitas saat ini cenderung menghasilkan lulusan yang tidak siap pakai dan ”latah” seolah melakukan riset, atau riset untuk kepentingan angka kredit kenaikan pangkat para pengajarnya, tanpa ada hasil nyata yang secara faktual memang dibutuhkan masyarakat. Alasan klasik terletak pada pendanaan riset dan tidak adanya kebijakan dan perhatian pemerintah dan atau perguruan tinggi ybs untuk melakukan langkah sistematik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perkembangan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gelar akademik yang dikeluarkan oleh PT seringkali merupakan atribut yang menjadi bahan ejekan di satu sisi, karena ketidakmampuan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang ditekuninya, disisi lain bahkan menjadi ”komoditi” dagang atau atribut ”aristokrat modern”.
Aspek utama yang berperan terhadap kecenderung ini adalah bermuara dari tidak adanya perhatian pemerintah (pusat dan daerah) dalam perencanaan sistematik untuk menentukan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan ”masyarakat modern”. Pemerintah hanya disibukkan dengan angka-angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan ”gesekan-gesekan” politik dalam negeri dan musibah-musibah alam yang bertubi-tubi menimpa bangsa ini. Pemerintah tidak pernah memfasilitasi karya-karya orisinil anak bangsa dalam menumbuhkan dan mengapresiasikan penemuan-penemuan peralatan sederhana yang diutuhkan masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan masayrakat. Sementara penghargaan bagi para penemu masih ”jauh panggang dari api”. Tidak sedikit penemuan anak bangsa kemudian dicaplok begitu saja oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing, karena tidak adanya perhatian sama sekali oleh pemerintah, baik penghargaan verbal berupa medali maupun pemberian modal dan bimbingan usaha. Terbukti bahwa pembangunan ekonomi Indonesia umumnya tidak didasari pada pembangunan industri dalam arti sebenarnya, baik dalam industri pertanian, maritim, logam, otomotif, elektronika, kimia, hingga industri canggih. Hampir-hampir tidak ada industri yang dibangun menghasilkan produk buatan sendiri, diramu dari bahan negeri sendiri dan dihasilkan oleh teknologi anak negeri sendiri.
Menilik basis pendirian universitas Kepri merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, keharusan melakukan konsensus bersama antara pimpinan perguruan tinggi yang bergabung menjadi salah satu kewajiban yang tidak dapat dihindari. Konsensus bersama ini sangat penting untuk menghasilkan butir-butir kesimpulan sinergis pembangunan universitas di masa depan. Konsensus tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pengembangan universitas Kepri. Konsensus ini berkaitan dengan aset, sistem keuangan, sistem administrasi akademis dan rencana induk pengembangan universitas Kepri di masa depan.
Dasar penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RIP) haruslah merupakan tujuan bersama dalam membangun masyarakat Kepri. Sebagai benang merah yang memotori semangat dan tujuan hendaknya dimulai dari modal dasar yang dimiliki oleh provinsi Kepri. Modal dasar tentunya bukan hanya berkaitan dengan faktor-faktor keunggulan semata, melainkan juga dengan faktor-faktor kelemahan. Beberapa keunggulan yang menjadi modal provinsi ini adalah: secara geografis Kepri merupakan provinsi terluar bagian Barat dari NKRI, wilayah Provinsi Kepri hampir 90 persen merupakan lautan, mulai dari bagian Utara, laut China Selatan dan di bagian Selatan dengan Selat berhala yang berbatasan dengan provinsi Babel dan Jambi. Penduduk provinsi ini masih jarang. Sementara beberapa kelemahan adalah belum tersedianya SDM yang memadai dalam rangka menopang pembangunan di wilayah ini, masih terbatasnya infrastruktur fisik di kota-kota kabupatan, transportasi antara kabupaten/kota, karenanya masih banyak daerah-daerah desa, maupun kecamatan yang terisolir, selain itu alur perdaganan barang dan jasa masih didominasi oleh Singapura, tanpa ada posisi tawar yang sama antara pedagang pribumi dan Singapura.
Dari realitas yang dipaparkan di atas, perlu dipertimbangkan beberapa rekomendasi dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RIP) antara lain: Arah dan tujuan universitas Kepri yang disesuaikan dengan keunggulan wilayah.
Pertama, adanya “rekonsiliasi” dan kesepakatan tentang semua aspek (arah dan tujuan, manajemen, RIP dan lain-lain sebagainya) universitas antara lembaga yang bergabung.
Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan keunggulan wilayah (budaya dan bahasa, ekonomi, hukum, sains dan teknologi). Di masa depan universitas juga dituntut mampu dapat melakukan riset-riset yang menghasilkan teknologi tepat guna dan terpakai bagi masyarakat Kepri.
Ketiga, tahapan kerjasama antar lembaga di dalam pemerintahan dan pihak-pihak pemerintah, swasta nasional dan multinasional dalam persiapan dan penyaluran para alumni.
Keempat, tahapan pembangunan pusat-pusat riset pada masing-masing fakultas yang bermuara pada dua aspek, yaitu aspek riset dan aspek komersial, sesuai dengan bidang ilmu. Kelima, strategi penerimaan mahasiswa yang sangat selektif agar para mahasiswa dan lulusannya mampu bersaing. Keenam, adanya insentif bagi siswa berprestasi di seluruh kepulanan Riau untuk kuliah di universitas, khususnnya universitas ini. Demikian pula bagi mahasiswa berprestasi. ***
*)Musaddiq Musbach, Doktor rerum naturalis (Dr.rer.nat), Staf Pengajar Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
